My Blog

sidang-perdana-kpk-ungkap-rincian-uang-pemerasan-pejabat-di-kementan-yang-dipakai-syl

adminFebruary 28, 2024July 14, 2024No comment

sidang-perdana-kpk-ungkap-rincian-uang-pemerasan-pejabat-di-kementan-yang-dipakai-syl

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi.

Jaksa KPK Masmudi mengatakan pemerasan dan gratifikasi itu dilakukan Syahrul Yasin Limpo alias SYL bersama eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono selama periode 2021-2023.

Syahrul bersama kaki tangannya, Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono mengumpulkan uang dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI.

Pengumpulan uang atas perintash Syahrul disebut sebagai uang “patungan atau sharing”. Total yang didapat mencapai Rp44.546.079.044, sedangkan gratifikasi mencapai Rp40.647.444.494.

“Terdakwa menyampaikan adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa,” ujar Jaksa KPK Masmudi saat sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Baca Juga: KPK Buka Peluang Periksa Keluarga Syahrul Yasin Limpo terkait Kasus Dugaan Pencucian Uang

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Adapun pengumpulan uang oleh beberapa orang kepercayaan Syahrul ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarganya hingga Partai NasDem.

Atas perbuatannya, Syahrul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Saat ini KPK juga menjerat Syahrul dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini masih bergulir di tahap penyidikan oleh KPK.

Berikut rekapitulasi penggunaan uang dari pemerasan dan gratifikasi yang digunakan Syahrul periode 2020-2023 saat menjabat Mentan.

– Keperluan Ayunsri Harahap, istri Syahrul sebesar Rp938.940.000.
– Keperluan Keluarga Rp992.296.746.
– Keperluan Rp3.331.134.246.
– Kado undangan Rp381.612.500.
– Partai NasDem Rp40.123.500.

Baca Juga: KPK Sita Rumah Eks Mentan SYL Sebagai Pemulihan Keuangan Negara Imbas Kerugian Korupsi

– Sewa pesawat Rp3.034.591.120.
– Bantuan bencana alam/Sembako Rp3.524.812.875.
– Keperluan ke luar negeri Rp6.917.573.555.
– Keperluan Umrah Rp1.871.650.000.
– Qurban Rp1.604.200.000.
– Lain-lain Rp974.817.493.

Baca Juga: Terbukti Pungli di Rutan KPK, 78 Pegawai Jalani Sanksi Minta Maaf

– Keperluan acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada Rp16.683.448.302.

sejumlah-advokat-dukung-dpr-gulirkan-hak-angket-usut-dugaan-kecurangan-pemilu-2024

adminFebruary 27, 2024No comment

sejumlah-advokat-dukung-dpr-gulirkan-hak-angket-usut-dugaan-kecurangan-pemilu-2024

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (PTDI) dan Perekat Nusantara mendatangi gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (27/2/2024).

Mereka datang memberikan surat untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI agar bisa segera melaksanakan pembentukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 setelah menjalani masa resesnya.

Baca Juga: Golkar Nilai Anggota DPR dari Parpol Pendukung Hak Angket Tak Akan Kompak

“Kedatangan kami hari ini, ingin menyampaikan dukungan kepada DPR, berdasarkan berita di berbagai media bahwa beberapa fraksi DPR ini akan menggunakan hak angket sebagai respon terhadap keinginan beberapa partai politik ingin membawa persoalan dugaan pelanggaran Pemilu untuk diproses penyelidikannya melalui hak angket,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus di gedung DPR, Jakarta.

Menurut dia, hak angket ini bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini disuarakan banyak masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi selama proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Mulai dari tahap awal sampai dengan Pilpres kemarin, dan yang lebih banyak kepada persoalan manipulasi hasil coblosan. Itu berarti yang dirugikan itu masyarakat yang punya hak pilih,” ujarnya.

Petrus mengatakan, dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu 2024 tidak bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024.

“Kalau suara saya dimanipulasi saya harus bawa ke mana? Tidak ada lembaga yang menjamin. Kebetulan di Negara kita ini ada yang disebut hak angket, interpelasi, dan hak menyatakan pendapat,” katanya.

Ia meyakini hak angket akan bergulir di parlemen setelah beberapa partai politik (parpol) menyatakan dukungan untuk gulirkan hak angket.

Diketahui, kini parpol yang mendukung hak angket adalah PDI Perjuangan atau PDIP, PPP, Nasdem, PKB, PKS.

Baca Juga: Bahlil Sebut Presiden Jokowi Tak Terganggu Usulan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PDIP memiliki 128 kursi di DPR, PPP 19 kursi, Partai Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi yang bila ditotal mencapai 314 suara.

“Karena itu, kami menyampaikan surat kepada Ketua DPR bahwa sebagai masyarakat advokat, kami mendukung proses hak angket,” katanya.

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Rektor UP, Polisi Telah Periksa 8 Saksi Termasuk Korban

adminFebruary 26, 2024No comment

kasus-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-rektor-up-polisi-telah-periksa-8-saksi-termasuk-korban

Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah memeriksa delapan saksi pada kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila (UP), ETH yang dilaporkan RZ.

Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (26/2/2024).

Dari delapan orang saksi yang telah dimintai keterangan, salah satunya adalah RZ selaku korban.

“Di LP (laporan polisi) saudari RZ sudah dilakukan pemeriksaan, delapan saksi termasuk korban,” kata Ade Ary, dikutip Tribunnews.com.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Korban Bantah Laporannya terkait Pemilihan Rektor UP

Iklan untuk Anda: Trading seperti ahlinya dengan Copy Trading XM
Recommended by
Meski menjelaskan pihaknya telah memeriksa delapan saksi, ia belum mau menjelaskan tentang hal apa saja yang digali oleh penyelidik dalam proses pemeriksaan.

Ia hanya menjelaskan saat ini penyelidik masih mendalami soal laporan dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya dilayangkan korban.

“Tentunya ada dijelaskan di laporan peristiwanya. Namun, secara singkat saya jelaskan peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa pelecehan seksual. Ini yang harus didalami penyelidik,” tuturnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Pancasila Jakarta, Edie Toet Hendratno alias ETH tidak menghadiri panggilan polisi untuk pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan terhadapnya.

Menurut kuasa hukum ETH, Raden Nanda Setiawan, ketidakhadiran kliennya karena memiliki agenda lain sebelum adanya surat pemeriksaan dari Polda Metro Jaya.

“Pada hari ini klien kami Prof ETH sedang berhalangan hadir dalam pemeriksaan di Subdit Renakta Polda Metro Jaya karena sudah ada jadwal sebelum surat undangan dari polda diterima,” ucap Nanda dalam keteranganya, Senin (26/2/2024).

Ia pun meminta agar polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap kliennya.

“Tim kami juga telah melakukan penyerahan surat permohonan penundaan pemeriksaan klien kami Prof ETH,” jelasnya.

Soal 16 Tahanan Kabur, Pengamat: Penjaga Tahanan Harus Punya Kredibilitas, Jangan Asal Comot

adminFebruary 25, 2024No comment

soal-16-tahanan-kabur-pengamat-penjaga-tahanan-harus-punya-kredibilitas-jangan-asal-comot

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto memberikan sorotan tajam terhadap insiden belasan tahanan kabaur dari sel Polsek Tanah Abang.

Bambang mengungkapkan sejumlah faktor kaburnya belasan tahanan tersebut dapat kabur, salah satunya ia menilai Sumber Daya Manusia yang menjaga bukan profesional penjaga tahanan.

“Penjaga tahanan itu harus punya kredibilitas, bukan dicomot dari anggota kepolisian asal-asalan,” kata Bambang dalam keterangannya, Minggu (25/2/2024).

Selain itu, faktor lainnya yakni ruang tahanan yang menurutnya sudah tidak layak. Hal itu dilihatnya dari sisi rasio luas ruangan dengan jumlah tahanan.

Kemudian desain bangunan juga tidak memenuhi standart Crime Prevention Through Environmental Design.

Ia mengatakan, tahanan kepolisian merupakan bagian tanggung jawab dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang memiliki tugas mengelola barang bukti serta mempunyai manajemen yang spesifik.

“Selama ini direktorat ini seperti ‘tempat pinggiran’ personel yang tidak berprestasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id.

Tahanan kepolisian, lanjut Bambang, merupakan bagian tanggung jawab dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) yang memiliki tugas mengelola tahanan dan barang bukti, serta memiliki manajemen yang spesifik.

Namun selama ini, menurutnya, direktorat tersebut hanya seperti tempat personel yang tidak berprestasi.

Bambang juga melihat permasalahan tahanan dan barang bukti (tahti) di polsek tidak dikelola secara khusus.

Ia menilai, tidak ada yang bisa dimintai pertanggung jawaban secara penuh bila ada insiden kaburnya tahanan serta hilangnya barang bukti.

Pelunasan Biaya Haji Tahap I Ditutup Hari Ini, Tahap II Mulai 13 – 26 Maret

adminFebruary 24, 2024No comment

Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jemaah reguler 1445 H/2024 M tahap I ditutup hari ini, Jumat (23/2/2024). Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, progress pelunasan sudah mencapai 94,03 %.

“Pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap I ditutup sore ini. Total sudah ada 200.601 jemaah yang melunasi biaya haji,” kata Anna Hasbie seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (23/2/2024).

Sebagai informasi, kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

Baca Juga: BSI Siapkan Layanan Khusus Pelunasan Biaya Haji yang Dibuka sampai 23 Februari 2024

Jemaah haji reguler yang sudah melunasi, terdiri atas 161.567 orang yang memang berhak lunas biaya haji tahun ini, 4.500 jemaah yang masuk kuota lanjut usia prioritas, 238 petugas haji daerah (PHD), dan 1 pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

“Selain itu, ada 34.295 jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan,” ujar Anna.

Lima provinsi dengan jemaah terbanyak yang sudah melunasi adalah Jawa Barat (30.689), Jawa Timur (27.418), Jawa Tengah (25.042), Banten (7.591), dan Sumatera Utara (6.352).

Baca Juga: Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024

Adapun lima provinsi dengan jemaah terbanyak yang belum melunasi adalah Jawa Barat (5.636), Jawa Timur (5.613), Jawa Tengah (3.468), DKI Jakarta (1.780), dan Sumatera Utara (1.463).

Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

adminFebruary 23, 2024No comment

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Adul Bantah Dirinya dan Daus Mini Direkrut Komeng Jadi Tim Sukses

adminFebruary 23, 2024No comment

adul-bantah-dirinya-dan-daus-mini-direkrut-komeng-jadi-tim-sukses

Abdul Latief atau Adul memberikan klarifikasi berkait dirinya yang disebut-sebut menjadi salah satu tim sukses Komeng selama masa kampanye.

Sebelumnya, komedian Adul dan Daus Mini yang merupakan sahabat Komeng, disebut-sebut menjadi rekan pelawak yang masuk tim sukses Komeng untuk maju jadi caleg DPD RI.

Adul menjelaskan, sebenarnya Komeng tak pernah membuat tim sukses selama jadi caleg DPD, baik dari masa pendaftaran sampai masa kampanye hingga hari pencoblosan dan penghitungan.

Baca Juga: Vincent Rompies Masih Usahakan Jalan Damai dengan Keluarga Korban Bullying

“Sebenernya begini, enggak ada yang namanya istilah tim sukses,” ucap Adul seperti dikutip Kompas.com, Jumat (23/2/2024).

Adul menyebut, Komeng selama ini berjalan sendiri tanpa bantuan tim sukses.

“Komeng berjalan sendiri,” ucap Adul.

Hanya saja, kata Adul, awal mula dirinya dan Daus Mini disebut-sebut sebagai tim sukses Komeng dalam menjadi caleg lantaran kerap menunjukan informasi berkait pencalonan Komeng sebagai caleg DPD.

Akan tetapi, lanjut Adul, ia dan Daus Mini melakukan itu bukan sebagai tim sukses, melainkan karena ia dan Komeng berada dalam satu organisasi yang menaungi pelawak.

Baca Juga: Rumor Perjodohan Ayu Ting Ting Dibantah Kakak Muhammad Fardhana: Papa Saya Tidak Kenal

“Tapi karena ada organisasi Paski (Persatuan Seniman Komedi Indonesia), jadi kita-kita, saya dan (Daus Mini) yang bantuin promo, lewat media sosial, posting segala macam,” ucap Adul.

Update Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang: Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara ke Kejagung

adminFebruary 22, 2024No comment

update-kasus-pencucian-uang-panji-gumilang-bareskrim-limpahkan-berkas-perkara-ke-kejagung

Bareskrim Polri melakukan pelimpahan berkas perkara atau tahap I kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Abdussalam Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menyebut pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Rabu (21/2/2024) kemarin.

“Proses penyidikan dengan satu tersangka atas nama Abdussalam Panji Gumilang, berkas perkara sudah dikirim proses tahap 1 ke Kejaksaan Agung,” kata Whisnu, Kamis (22/2/2024).

“Diserahkan sejak Rabu, 21 Februari,” ujarnya.

Menurut penjelasannya, usai pelimpahan berkas perkara, Jaksa Peneliti Kejaksaan Agung akan mulai memeriksa kelengkapan berkas perkara baik materiil dan formil.

“Saat ini masih proses penelitian berkas oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung,” jelasnya, dikutip dari Antara.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus pencucian uang pada Kamis, 2 November 2023.

Panji menjadi tersangka kasus pencucian uang dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan.

Baca Juga: Anggota Komisi III DPR Minta Penyidik Bareskrim Polri Telusuri Aliran Dana TPPU Panji Gumilang

Panji disebut telah menerima pinjaman dari Bank JTrush sejumlah Rp73 miliar. Dana tersebut dipinjam oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), namun masuk ke rekening Panji dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Selain itu, penyidik menemukan rekening Bank Mandiri yang digunakan Panji untuk bertransaksi.

Melalui rekening tersebut, terdapat dana masuk senilai Rp900 miliar, dan ada transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar kurang lebih Rp13 miliar dan Rp223 miliar.

“Sehingga kalau kami lihat in out dalam transaksi TPPU, total kerugian ditimbulkan oleh APG (Abdussalam Panji Gumilang) sekitar Rp1,1 triliun,” kata Direktur Eksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan pada 2 November 2023.

Panji diduga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU dan atau Pasal 70 jo Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan serta Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Polisi Sebut Korban Perundungan di Binus School Serpong Alami Memar dan Luka Bakar

adminFebruary 21, 2024No comment

polisi-sebut-korban-perundungan-di-binus-school-serpong-alami-memar-dan-luka-bakar

Pihak kepolisian mengungkapkan kondisi siswa Binus School Serpong, Tangerang, Banten, yang mengalami perundungan atau bullying oleh seniornya.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan Ipda Galih Dwi Nuryanto menyebut pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka memar.

“Untuk korban, terhadap luka yang dialami, sudah kami lakukan visum,” kata Galih, Senin (19/2/2024), seperti dilaporkan jurnalis Kompas TV, Eka Marlupy.

“Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar,” ujarnya.

Tak hanya luka memar, ia juga menyebut di tubuh korban juga terdapat bekas luka bakar.

“Dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas,” jelasnya.

Meski demikian, Galih belum dapat membeberkan lebih lanjut ihwal penyebab luka-luka yang dialami korban.

Ia pun menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses penyelidikan atas kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswa Binus School Serpong, dikabarkan dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga menjadi korban perundungan oleh seniornya.

Dugaan perundungan tersebut telah viral di media sosial. Perundungan hingga penganiayaan itu disebut sebagai syarat masuk geng yang terkenal di sekolah swasta tersebut.

Borneo FC dan Persija Enggan Lepas Pemain ke Timnas untuk Piala Asia U23, Begini Kata Erick Thohir

adminFebruary 20, 2024No comment

borneo-fc-dan-persija-enggan-lepas-pemain-ke-timnas-untuk-piala-asia-u23-begini-kata-erick-thohir

Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah buka suara soal dua klub Liga 1, Persija Jakarta dan Borneo FC, yang enggan melepas pemain mereka ke Timnas U23 Indonesia.

Melansir Tribunnews, Senin (19/2/2024), pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, dan Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, telah menegaskan bahwa mereka membutuhkan semua pemain mereka untuk mencapai target mereka di Liga 1.

Timnas U23 Indonesia arahan Shin Tae-yong akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 yang dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 15 April-3 Mei 2024.

Erick Thohir berpendapat bahwa klub-klub harus bersikap bijak dan memprioritaskan timnas Indonesia.

Baca Juga: PT LIB Sebut Klub Bisa Rugi Rp100 Miliar jika Liga 1 Libur saat Piala Asia U23 2024

Erick yakin bahwa jika semua pihak bersedia untuk memprioritaskan timnas Indonesia, maka akan ada solusi yang dapat ditemukan.

“Saya yakin ada jalan, bahwa pasti semua baik-baik saja. Jika semua legawa, mau memprioritaskan Merah Putih, pasti kami akan bicara,” kata Erick Thohir, Selasa (20/2/2024) dikutip dari Kompas.com.

“Tentu, ketika ada klub yang mendukung tim nasional, fleksibilitas liga bakal kami bicarakan karena tak mungkin liga besar tanpa tim nasional,” imbuhnya.

Erick Thohir percaya bahwa prestasi Timnas U23 Indonesia akan memberikan dampak positif bagi Liga 1.

Baca Juga: Hadapi Piala Asia U23, PSSI Berencana Gelar Pemusatan Latihan dan Ujicoba di Timur Tengah

“Hari ini tim nasional yang banyak mendapatkan sorotan, ketika timnas mendapatkan pengakuan, liga pasti naik kelas,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini.

Sebagai informasi, gelaran Piala Asia U23 2024 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Terlebih, saat turnamen tersebut mulai bergulir, Liga 1 2023-24 akan memasuki pekan-pekan krusial, tepatnya empat pekan terakhir musim reguler.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus juga menegaskan Liga 1 2023-24 tidak akan diliburkan kala Piala Asia U23 2024 bergulir.